Apa yang membuat kontrak influencer Raffi Ahmad senilai Rp14,69 miliar ramai dibicarakan? Mengapa KPK ikut menaruh perhatian pada pengadaan jasa promosi tersebut?
Jawabannya ternyata bukan sekadar soal tarif endorsement selebritas. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Pengadaan itu berasal dari dua kementerian selama periode 2024 hingga 2026.
Nilainya mencapai Rp14.696.955.002. Angka tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran pemerintah, mekanisme pengadaan, hingga potensi konflik kepentingan.
Berikut lima fakta menarik yang perlu diketahui.
Artikel Terkait
4 Fakta Kontrak Endorse Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar, dari Kampanye Museum hingga Sorotan ICW
1. Ada Delapan Paket Pengadaan Senilai Rp14,69 Miliar
Temuan ICW memperlihatkan bahwa kerja sama pengadaan jasa influencer tersebut tidak berlangsung dalam satu kontrak besar. Nilainya terbagi menjadi delapan paket pekerjaan.
Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025–2026.
Jika digabungkan, nilai seluruh pengadaan mencapai hampir Rp14,7 miliar. PT Rans Animasi Indonesia tercatat sebagai penyedia jasa dalam paket-paket tersebut.
2. Bukan Hanya Bayaran Unggahan Instagram
Salah satu hal yang cukup menarik dari temuan ini adalah jenis pekerjaan yang tercantum dalam pengadaan.
Layanannya mencakup publikasi video YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, hingga konten TikTok melalui akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Ada pula paket khusus untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam kegiatan atau acara kementerian.
Salah satu angka yang mencuri perhatian adalah pengadaan Instagram Story senilai Rp575,65 juta. Sementara pekerjaan untuk kehadiran dalam acara memiliki nilai sekitar Rp2,52 miliar.
Artinya, pengadaan tersebut mencakup beberapa bentuk aktivitas promosi, bukan sekadar membayar satu kali unggahan media sosial.
3. KKP Mengalokasikan Anggaran Terbesar
Jika dilihat berdasarkan pembagian kontrak, KKP memiliki nilai pengadaan paling besar dalam temuan ICW.
Lima paket Kemendikbudristek pada 2024 memiliki total nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara tiga paket KKP selama 2025–2026 mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
Masing-masing dari tiga paket KKP memiliki nilai sekitar Rp3,6 miliar.
Pengadaan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kelautan dan ruang laut, pembangunan BINS, serta publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.
Besarnya nilai ini membuat pertanyaan mengenai kebutuhan, efektivitas, dan manfaat penggunaan jasa influencer ikut mengemuka.
4. ICW Menyoroti Transparansi dan Potensi Konflik Kepentingan
ICW tidak hanya memperhatikan nominal pengadaan. Organisasi pemantau korupsi tersebut juga mempertanyakan mekanisme pemilihan penyedia jasa dan ruang persaingan bagi perusahaan lain.
Sorotan lainnya berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan irisan antara kepentingan bisnis dan jabatan publik.
Namun, dugaan konflik kepentingan bukan berarti pelanggaran hukum telah terbukti. Persoalan tersebut tetap membutuhkan pemeriksaan berdasarkan aturan dan bukti yang berlaku.
5. KPK Buka Peluang Menelaah Temuan ICW
Perhatian terhadap kontrak tersebut semakin besar setelah KPK memberikan respons. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya akan melihat apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi Prasetyo.
KPK juga mendorong kementerian terkait mengevaluasi proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil pekerjaan.
Di sisi lain, manajemen RANS menyatakan seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional melalui prosedur pengadaan yang berlaku, termasuk Inaproc dan e-Katalog.
Perusahaan juga menjelaskan bahwa nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, serta kehadiran influencer dalam acara.
Artikel Terkait
8 Fakta Menarik Kontroversi Raffi Ahmad, dari Kasus Narkoba hingga Sorotan Proyek Rp14,69 Miliar
Menunggu Kejelasan dari Evaluasi Pengadaan
Kasus ini memperlihatkan bahwa penggunaan influencer dalam program pemerintah bukan sekadar urusan popularitas di media sosial. Ada anggaran negara, mekanisme pengadaan, dan pertanggungjawaban yang perlu diperhatikan.
Kini, perhatian tertuju pada hasil evaluasi kementerian dan penelaahan KPK. Sampai ada kesimpulan resmi, dugaan penyimpangan maupun konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut belum bisa dianggap sebagai pelanggaran yang terbukti.
About the Author
